Permentan nomor 26 tahun 2007 pdf

Tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok agraria lembaran negara tahun 1960 nomor 104, tambahan lembaran negara nomor 2043. Tarik ulur kepentingan dalam permentan nomor 98 tahun 20 dapat terlihat dari penambahan jumlah pasal menjadi 64 pasal. Nomor 41 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan lembaran negara republik indonesia tahun 2014 nomor 338, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5619. Undangundang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman lembaran negara tahun 1992 nomor 46, tambahan lembaran. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupatenkota lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737. Perkebunan telah ditetapkan peraturan menteri pertanian nomor 26 permentan ot. Peraturan presiden nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara jis peraturan presiden nomor 55 tahun 20 lembaran. Tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4724. Undangundang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 106, tambahan lembaran negara.

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah lembaran negara tahun 2007 nomor 89, tambahan lembaran negara nomor 4741. Undangundang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4724. Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar. Sep 18, 2014 tarik ulur kepentingan dalam permentan nomor 98 tahun 20 dapat terlihat dari penambahan jumlah pasal menjadi 64 pasal. Keputusan presiden nomor 84p tahun 2009 tentang pembentukan kabinet indonesia bersatu ii. Peraturan presiden nomor 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupatenkota lembaran negara tahun 2007 nomor 82 tambahan lembaran negara nomor 4737. Undangundang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman. Undangundang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan lembaran negara tahun 2009 nomor 84, tambahan lembaran negara nomor 5015. Undangundang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana lembaran negara republik. Undangundang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional rpjpn lembaran negara tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran negara nomor 4700.

Pedoman sistem pelaporan luas panen komoditas pertanian secara online berbasis smartphone. Undangundang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 20052025 lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4700. Undangundang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4723. Undangundang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal lembaran negara tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran negara nomor 4724. Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2018 tentang pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik. Undangundang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4438.

Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah lembaran negara tahun 2004 nomor 125, tambahan lembaran negara nomor 4437. Lewat revisi ini, pemerintah sebenarnya bertujuan menekan kepemilikan lahan satu perusahaan dan kelompok usaha. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil lembaran negara republik. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen lembaran negara tahun 1999 nomor 42, tambahan lembaran negara nomor 3821. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara republik. Sedangkan, di permentan sebelumnya yang bernomor 26 tahun 2007 sebanyak 46 pasal. Undang undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005 2025 lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4700. Indonesia tahun 2007 nomor 67, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor.

Tahun 1977 nomor 11, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3098, sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2007 lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 25. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia. Undangundang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan lembaran negara republik indonesia tahun 2012. Undangundang nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian lembaran negara tahun 1984 nomor 22, tambahan lembaran negara nomor 3274. Pada adblock, klik dont run on pages on this domain. Peraturan presiden nomor 65 tahun 2011 tentang unit. Negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional daerah perbatasan dan kepulauan. Permentan nomor 26 tahun 2017 wujudkan kemandirian.

Permentan nomor 26 ini mengatur pemenuhan kebutuhan protein hewani, mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan produksi susu nasional dan meningkatkan kesejahteraan peternak, kata direktur pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, fini murfiani pada acara sosialisasi pedoman teknis pelaksanaan permentan no. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga. Undangundang nomor 18 tahun 2009 tentang peternakan dan. Undangundang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman lembaran negara tahun 1992 nomor 46, tambahan lembaran negara nomor 3478. Peraturan presiden nomor 10 tahun 2005 tentang unit. Sep 30, 2014 permentan nomor 34 tahun 2014 ttg pedoman budi day. Peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2000 tentang karantina hewan lembaran negara republik indonesia tahun 2000 nomor 161, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4002. Undangundang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan. Keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara lembaran negara tahun 2002 nomor 73, tambahan lembaran negara nomor. Undangundang nomor 16 tahun 2006 tentang sistem penyuluhan pertanian, perikanan, dan. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup lembaran negara nomor 59, tambahan lembaran negara nomor 3838. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah.

Undangundang nomor 43 tentang wilayah perbatasan negara. Peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional lembaran negara tahun 2008 nomor 48, tambahan lemabaran negara nomor 4833. Peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1980 tentang peraturan. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak guna pakai atas tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 58. Permentan 26 peraturan perundangundangan kementerian.

Keputusan presiden nomor 84p tahun 2009 tentang pembentukan kabinet indonesia bersatu. Undangundang nomor 16 tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 56. Peraturan presiden nomor 77 tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan juncto peraturan presiden nomor 15 tahun 2011. Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang. Pilih kategori dan masukkan kata kunci untuk mencari regulasi yang anda inginkan. Undangundang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 20052025 lembaran negara republik. Pada adblock plus klik enabled on this site untuk menonaktifkan adblocking pada laman. Notifikasi wto nomor gspsnidn37 tanggal 26 oktober 2007. Sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai negeri sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perlu ditetapkan peraturan pemerintah tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil. Padi sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di indonesia, sehingga efisiensi pemupukan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, keberlanjutan sistem produksi, kelestarian fungsi lingkungan, dan penghematan sumberdaya energi. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1999 tentang analisis. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 4725. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antara pemerintah, pemerintah daerah.

Sesuai peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1994 tentang jabatan fungsional pegawai negeri sipil, antara lain dinyatakan bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier pegawai negeri sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, perlu ditetapkan peraturan. Klik logo adblockadblock plus, yang berada disebelah kanan address bar. Undangundang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005. Undangundang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup lembaran negara tahun 1997 nomor 68, tambahan lembaran negara nomor 3699. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2009 tentang pembiayaan, pembinaan, dan. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1986 tentang kewenangan perigaturan, pembinaan dan pengembangan industri lembaran negara tahun 1986 nomor 23, tambahan lembaran nomor 3330. Lembaran negara tahun 2007 nomor 106, tambahan lembaran negara nomor 4756. Tahun 1992 nomor 46, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 3478.

Daerah kabupatenkota lembaran negara tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737. Undangundang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 68, tambahan lembaran negara. Undangundang nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman lembaran negara republik indonesia tahun 1992 nomor 46, tambahan lembaran negara republik indonesia nornor 3478. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82.

Undangundang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan lembaran negara tahun 1992 nomor 100, tambahan lembaran negara nomor 3495. Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undangundang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lembaran negara republik indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5679. Peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak guna pakai atas tanah lembaran negara tahun 1996 nomor 58, tambahan lembaran. In its drafting, the making of article 11 of permentan no. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman. Padi sawah merupakan konsumen pupuk terbesar di indonesia, sehingga efisiensi pemupukan berperan penting dalam meningkatkan pendapatan petani, keberlanjutan sistem produksi, kelestarian fungsi lingkungan. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupatenkota lembaran negara republik indonesia tahun 2007 nomor 82, tambahan lembaran negara nomor 4737.